oleh

Praktisi Hukum Pinta Kejari Lampura Serius Tangani DOP Dan BOK

GR (LAMPUNG UTARA) – Praktisi Hukum dari Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum (UPBH) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIH-M) Kotabumi, Suwardi meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) untuk serius dalam menangani kasus dugaan raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di lingkup Dinas Kesehatan setempat pada tahun 2018 yang lalu.

Saat ditemui, di ruang kerjanya, Praktisi Hukum yang juga sekaligus Akademisi STIH-M ini mengatakan, kasus dugaan raibnya DOP dan BOK ini telah menyita perhatian publik karena kegunaan dana tersebut juga tak lepas dari kepentingan masyarakat. Terlebih lagi kedua sumber dana tersebut berasal dari uang negara baik APBD maupun APBN. ” Kejaksaan harus serius dalam menangani kasus ini. Ini menyangkut uang negara yang diduga hilang entah kemana. Apa lagi masyarakat dan beberapa elemen telah mensupport Kejaksaan agar bisa menuntaskan kasus ini,” ujar Suwardi (18/3/19).

Kasus ini semakin menarik, lanjut dia, karena beberapa waktu yang lalu di pemberitaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), Maya Mestisaa sempat menyatakan bahwa dana DOP dan BOK tahun 2018 sudah seluruhnya disalurkan ke seluruh Puskesmas yang ada. Akan tetapi pernyataan Kadiskes tersebut dibantah oleh para Kepala Puskesmas yang menyatakan Puskesmas hanya menerima pencairan DOP selama enam bulan dan BOK selama sembilan bulan. ” Inikan aneh Kadis bicara sudah tetapi bawahan (Kepala Puskesmas) membantahnya. Inikan blunder, ada indikasi kebohongan publik dalam hal amggaran negara,” kata Suwardi

Untuk itu, kata Suwardi, dirinya sangat mendorong agar pihak Kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut secara terang benderang. ” Kepercayaan publik saat ini terhadap lembaga penegakkan hukum sangat lemah terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Publik lebih percaya KPK ketimbang lembaga lain. Oleh karenanya jangan sampai kepercayaan publik hilang. Penanganan kasus DOP dan BOK serta kasus lainnya merupakan pertaruhan nama besar Kejaksaan dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus DOP dan BOK dalam kurun waktu dua bulan terakhir menyedot perhatian publik dengan banyaknya pemberitaan di berbagai media massa. Kejaksaan setempat pun diketahui telah dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Kadiskes, Maya Mestissa dan orang bawahannya. Kejari sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Rencananya pada pekan ini pihak Kejari akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Maya Mestissa.

Diketahui, DOP yang bersumber dari APBD selama enam bulan tidak tersalurkan sedangkan BOK yang bersumber dari APBN selama tiga bulan juga tidak tersalurkan. (Ayi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed