GR (Bandar Lampung)-Tidak transparasinyanya pembayaran publikasi terhadap beberapa media siber di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menjadi persoalan yang harus dibuka secara terang benderang, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan besar kenapa ini harus terjadi.
Menurut Ketua SMSI Lampung Donny Irawan, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung harus transparan dalam anggaran untuk media massa.
“Ada indikasi pemaksaan dalam pemotongan yang jumlahnya cukup besar,” kata Donny dalam rapat internal dengan sejumlah anggota SMSI Provinsi Lampung di Sekretariar SMSI, Senin (26/10/2020).
Atas dasar pemotongan tersebut dia meminta kepada Sekretariat DPRD untuk memberikan data anggaran media massa yang sebenarnya sehingga jelas berapa banyak media yang menjalin kerjasama dengan DPRD Lampung.
Setelah kami himpun dari keterangan beberapa pemilik media yang tergabung di Serikat Media Siber Indonesia ( SMSI) Lampung Selama ini dana pencairan wartawan siber di DPRD Lampung untuk perbulannya Rp 2.750.000 kemudian ada pengurangan mencapai Rp 750.000 permedia yang mempublikasikan.
Menurut Donny, di tengah pendemi Covid-10 saat ini, pemotongan yang mencapai Rp750 ribu sangat terasa bagi wartawan.
“Kalau dihitung-hitung Rp750 ribu dikalikan sekitaran 100 media saja sudah mencapai Rp75 juta,” kata Ketua SMSI yang beranggotakan 138 media siber di Provinsi Lampung.
Sementara itu sekretaris Dewan saat dimintai konfirmasi via chat WhatsApp terkait masalah diatas belum ada jawaban.
” Kami minta agar Sekretaris Dewan Provinsi bisa menjelaskan masalah keluhan pemilik media siber atas ketidak transparan dalam pembayaran publikasi. Apalagi kondisi saat ini dalam situasi pandemi covid -19, tentu pemotongan ini menjadi masalah,” tegas Ketua SMSI mantan anggota DPRD di Lampung.( red)
Komentar