oleh

LKPD 2020 Pemkab Tanggamus Siap Di Periksa BPK

GR (Tanggamus) –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus siap untuk dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Lampung terhadap LKPD Tahun 2020.

Pernyataan ini dikatakan oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE, MM seusai mengikuti Kegiatan video conference (vicon) Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, Rabu (27/01/2021).

Hj. Dewi Handajani juga mengatakan, kemudian sebagaimana arahan Kepala BPK Perwakilan Lampung, kami juga siap mendukung dan mensupport BPK RI. Agar pemeriksaan ini nantinya berjalan dengan baik serta sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku.

“Mudah mudahan, dari pemeriksaan tahun ini, Kabupaten Tanggamus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 6 kalinya,” katannya.

Diketahui, dalam kegiatan yang diikuti dari ruang rapat Bupati Tanggamus tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Hamid Heriansyah Lubis, Inspektur Daerah Ernalia, Kadis Kesehatan Taufik Hidayat, Kepala Pelaksana BPBD Ediyan M.Toha, Kadis Pendidikan Yadi Mulyadi, dan Sekretaris Dinas PUPR Okta Rizal.

Adapun dari Provinsi Lampung, diikuti Kepala BPK Perwakilan Lampung Andri Yogama, Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, serta para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.

Kepala BPK Perwakilan Lampung Andri Yogama dalam sambutannya menyampaikan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Yang diberikan BPK dengan didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“BPK tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian daerah, maka hal ini akan diungkap, ” katanya.

Andri melanjutkan, tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion),” ujarnya.(Rh).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed