oleh

DPRD Sorong Minta Depnaker Kawal Persoalan PHK PT. Uniraya Timber

 

GR ( SORONG PAPUA BARAT) – Tuntutan mantan karyawan untuk memperoleh pesangon dari PT. Uniraya Timber dibawa ke ranah DPRD Kabupaten Sorong Papua Barat, Kamis (2/7/2020).

Perwakilan mantan karyawan Abdul Rahman mengatakan, pemutusan hubungan kerja kepada karyawan PT. Uniraya Timber merupakan keputusan sepihak oleh karenanya untuk di tinjau ulang pokok permasalahannya .

Beberapa mantan karyawan yang di kawal oleh berbagai elemen diantaranya Serikat Buruh, Dinas Tenaga Kerja dan Aliansi Mahasiswa saat mendatangi DPRD diterima langsung oleh Ketua Komisi C Moardin Nur.

” Kami akan kawal terus persolan pemutusan kerja ini, hingga mendapat solusi agar kedua belah, dan kami minta pihak Depnaker turut melakukan mediasi agar persolan ini selesai,” jelas Ketua Komisi C DPRD setempat .

Baca Juga:  Antusias Masyarakat Distrik Aimas, Serbu Vaksinasi Yang Digelar TNI AL Wilayah Sorong 

Sedangkan pihak Eks karyawan PT. Uniraya Timber Abdul Rahman yang didampingi Oktavianus Basoro dan Muhammad Maba mewakili karyawan lainnya mengatakan, bahwa dari hasil mediasi tersebut pihak Perusahaan tidak mau membayar pesangon dari pada kami karyawan. Maka kami tetap menunggu hasil dari Disnaksr agar permasalahan ini terbuka dan transparan.

” kami bekerja suda cukup lama, kurang lebih ada yang 4 tahun bahkan sampai 7 tahun. Dengan ini kami sangat harapkan pihak Disnaker serius dalam menangani persoalan ini sampai pesangon kami di bayar,” tambahnya .

Menurut Abdul Rahman jumlah karyaan yang hingga kini belum diselesikan haknya sebanyak 181 karyawan, tetapi yang menuntut berjumlah 64 orang .

Baca Juga:  Gandeng Puskesmas Mariat, TNI AL Kembali Gelar Vaksinasi Kepada Masyarakat Maritim

Sedangkan Oktovianus menambahkan, kami dari pihak karyawan punya data-data lengkap. Kalau pihak perusahaan mengatakan sudah membayar pesangon mari kita buktikan dengan data.

” Memang Perusahaan pernah membayar sejumlah uang kepada kami tapi itu bukan uang pesangon, melainkan uang kebijakan atas kesalahaan kontrak yang di bayar melalui kuasa hukum kami. Harapan kami, pihak perusahaan punya etikat baik agar segera menyelesaikan hak-hak kami sesuai masa kerja kami di perusahaan, ” tutup Oktovianus.(Iphul Matdoan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed