Dana Sering ADK, Tiga Kelurahan Di Tanggamus Terima Rp 800 Juta

oleh

GR (Tanggamus) –Pemkab Tanggamus gelontorkan dana sharing Anggaran Dana Kelurahan (ADK) Rp800 juta melalui APBD TA 2019.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt ) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanggamus Suaidi, dana sharing tersebut sebagai bentuk dukungan Pemkab Tanggamus terhadap program Pusat yang anggarannya bersumber APBN, yaitu kucuran Dana Kelurahan.

Untuk Kabupaten Tanggamus yang memiliki Tiga (3) Kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Agung, yakni Kelurahan Kuripan, Baros dan Pasar Madang mendapatkan ADK bersumber APBN senilai Rp1,1 miliar tahun 2019.

“Sebagai perimbangan dana kelurahan dari Pusat ini, Pemkab menyalurkan dana sharing Rp800 juta. Jadi total dana kelurahan yang disalurkan untuk tiga Kelurahan di Tanggamus Rp1,9 miliar untuk tahun 2019 ini, ” katanya, Rabu (15/05/2019).

Suaidi menerangkan, dana Kelurahan tersebut telah di cairkan ke rekening pengelola dana, sebesar 50 persen dari nilai Rp1,9 miliar, karena sesuai aturan penyaluran ADK dilaksanakan 2 termin pencairan.

“Sudah cair dan disalurkan ke Kelurahan awal bulan mei ini, tahap pertama ini senilai 50 persen dari total dana Kelurahan Rp1,9 miliar tersebut, ” terangnya.

Suaidi menjelaskan, peruntukan ADK adalah untuk pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Diharapkan program ini akan bersinergitas dengan program Pemkab Tanggamus,terutama program Bupati Tanggamus dalam 55 AKSi, utamanya dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, dan peningkatan ekonomi kreatif.

“Harapan kedepan pusat lebih besar menggelontorkan dana Kelurahan, dan kita akan mengusulkannya, begitu juga dana sharing melihat kemampuan kita. Kemudian dengan dana kelurahan ini, akan besinergi dengan program Bupati Tanggamus. Dengan meningkatnya sarana prasarana insfrastruktur kelurahan dan sumberdaya masyarakat, ” jelasnya.

Diketahui, ada 3 kategori daerah Kabupaten/Kota penerima, yaitu daerah dengan tingkat layanan baik dengan alokasi sebesar Rp352,9 juta per kelurahan. Daerah dengan tingkat layanan perlu ditingkatkan sebesar Rp370 juta dan daerah sangat perlu ditingkatkan dengan alokasi sebesar Rp380 juta.

Untuk tahap I, pemerintah akan memberikan 50 persen dari alokasi per daerah. Sisanya akan diberikan pada tahap II. Adapun aturan pemanfaatan dana kelurahan ini diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok pemanfaatan dana kelurahan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Kemudian pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019.

Pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah. Tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I.(RH)